Lebong – Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lebong kembali menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2026. Setelah pada tahun pertama pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan–Mian, sejumlah ruas jalan dibangun, proyek infrastruktur di wilayah tersebut dipastikan kembali berlanjut.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah merealisasikan pembangunan Jalan Muara Aman–Tambang Sawah dengan anggaran lebih dari Rp30 miliar, serta pembangunan Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Lebong–Batas Bengkulu Utara senilai sekitar Rp10 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfo) Provinsi Bengkulu, Nelly Alessa, mengatakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lebong akan kembali dilanjutkan pada tahun 2026.
“Pada tahun 2026, Gubernur telah memprogramkan kembali pembangunan Jalan Talang Ratu–Muara Aman dengan anggaran sekitar Rp25 miliar, serta relokasi jalan longsor/putus di Talang Ratu melalui program Karya Bhakti TNI,” ujar Tejo.
Sementara itu, Nelly Alessa menjelaskan bahwa pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Bengkulu saat ini masih berada pada tahap proses lelang. Karena itu, masyarakat diminta bersabar menunggu seluruh tahapan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Pembangunan Jalan Talang Ratu saat ini sedang dalam proses lelang pengawasan, sedangkan lelang fisik masih menyesuaikan kenaikan harga minyak industri. Target pelaksanaan fisik dimulai pada Juli 2026,” kata Nelly.
Ia menambahkan, proses pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu agar seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kami memohon masyarakat Kabupaten Lebong, khususnya Kecamatan Lebong Selatan, untuk bersabar serta memberikan doa dan dukungan agar pembangunan ini dapat segera terlaksana,” tambahnya.
Nelly juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah.
