BENGKULU – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu menggelar Tabletop Exercise (TTX) simulasi gempa bumi dan tsunami, Rabu (16/9/2026).
Kegiatan tersebut digelar untuk menguji sekaligus memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dan lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi dan tsunami.
Melalui skenario gempa bumi yang berpotensi memicu tsunami, peserta dihadapkan pada sejumlah situasi yang menguji mekanisme penerimaan dan penyebaran informasi peringatan dini, koordinasi, pengambilan keputusan, kaji cepat, serta respons awal.
TTX melibatkan berbagai unsur, di antaranya pemerintah daerah, BPBD kabupaten/kota, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI dan Polri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), perangkat daerah teknis, fasilitas kesehatan, sektor pendidikan, organisasi kemanusiaan, serta unsur terkait lainnya.
Keterlibatan berbagai sektor tersebut dilakukan untuk menguji keterhubungan peran dan kewenangan masing-masing pihak dalam menghadapi situasi darurat.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam latihan adalah kesiapan sistem peringatan dini tsunami. Saat ini, Bengkulu memiliki lima sirene peringatan tsunami yang keberadaannya masih terkonsentrasi di Kota Bengkulu.
Sementara itu, sejumlah wilayah kabupaten masih memerlukan penguatan sistem peringatan dini, termasuk dukungan terhadap Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS).
Kesiapan perangkat peringatan dini juga dinilai perlu diimbangi dengan pemahaman masyarakat. Sirene tidak hanya harus berfungsi, tetapi masyarakat juga perlu memahami arti setiap peringatan serta tindakan yang harus dilakukan ketika peringatan tsunami diterima.
Selain sistem peringatan dini, komunikasi darurat menjadi salah satu aspek yang dievaluasi. Perangkat komunikasi, termasuk radio komunikasi, telah tersedia. Namun, mekanisme pemantauan komunikasi antarpihak dinilai masih perlu diperkuat agar jalur komunikasi tetap aktif dan terpantau selama kondisi darurat.
Penguatan juga diperlukan dalam mekanisme komunikasi Early Warning System (EWS) lintas organisasi perangkat daerah. Hal ini penting agar informasi peringatan dapat diteruskan secara cepat dan terkoordinasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan.
Dari sisi kesiapan respons, TTX mengidentifikasi sejumlah mekanisme yang telah dipahami peserta, antara lain penetapan status keadaan darurat, pembentukan posko, serta mekanisme pendanaan darurat.
Selain itu, BMKG telah memiliki prosedur operasi standar (SOP) peringatan dini, sedangkan Dinas Kesehatan memiliki SOP penyebaran informasi.
Latihan tersebut juga menekankan pentingnya kaji cepat multisektoral. Kaji cepat diperlukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai korban, kerusakan, kerugian, kebutuhan masyarakat, serta dampak bencana sebagai dasar pengambilan keputusan dan penentuan prioritas penanganan.
Dalam evaluasi, masih ditemukan sejumlah organisasi perangkat daerah dan unsur lintas sektor yang membutuhkan penguatan atau penyusunan SOP kebencanaan.
Penyusunan SOP selanjutnya dinilai perlu diikuti dengan latihan dan pengujian secara berkala. Dengan demikian, prosedur yang telah disusun tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif ketika terjadi keadaan darurat.
Hasil pelaksanaan TTX akan menjadi bahan After Action Review (AAR) untuk mengidentifikasi hal-hal yang telah berjalan baik, kesenjangan yang masih ditemukan, serta menyusun rekomendasi perbaikan.
Pusdiklat PB BNPB dan BPBD Provinsi Bengkulu juga mendorong agar pembelajaran dari kegiatan tersebut ditindaklanjuti melalui pelaksanaan TTX di tingkat kabupaten/kota.
Langkah itu diharapkan dapat memperluas peningkatan kapasitas kesiapsiagaan, terutama bagi wilayah yang memiliki risiko gempa bumi dan tsunami.
Melalui latihan tersebut, kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi dan tsunami di Bengkulu diharapkan semakin kuat dengan memastikan setiap unsur memahami peran dan kewenangannya, mekanisme komunikasi, proses pengambilan keputusan, serta langkah respons yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.
